Usai Komjen Budi jadi tersangka pegawai KPK ngaku sering diteror

Ketegangan antara KPK dan Polri mencapai babak baru. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengakui beberapa anak buahnya mendapat teror selepas menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi dan suap.

Bambang mengakui hal itu selepas membuka acara Festival Film Antikorupsi di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). Menurut dia, teror disampaikan kepada penyidik serta tim hukum praperadilan KPK. Teror itu disampaikan dalam beberapa bentuk, baik melalui pesan singkat, ucapan langsung, surat kaleng, dan lainnya.

“Fakta-fakta terorizing itu memang sedang kita teliti lebih lanjut dan ini harus ditangani secara baik, hati-hati, supaya kasusnya bisa selesai,” kata Bambang kepada para pewarta.

Bambang menyatakan masih mengusut penyebar teror itu. Menurut dia, penyelidikan itu masih terus dilakukan secara diam-diam dan hati-hati supaya tidak menimbulkan keresahan.

“KPK sekarang sedang menangani kasus ini. Kami belum bisa sampaikan ke publik tapi mudah-mudahan dalam waktu sesingkat-singkatnya kita bisa jelaskan ke publik. Semua kasus seperti ini harus ditangani dengan hati-hati, kami tidak mau menuduh siapa-siapa,” ujar Bambang.

Razman Nilai Surat Panggilan KPK untuk BG Langgar Administrasi

Surat panggilan pemeriksaan KPK untuk Komjen Budi Gunawan dinilai melanggar administrasi. Hal tersebut, karena surat tersebut tidak ada tanggal penerima, dan tanda terima ditujukan kepada siapa.

“Ada pelanggaran administrasi. Idealnya ada yang menerima, ada yang memberikan. Saya tanya sampai ke ajudan dan staf surat itu dari mana,” kata Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 1, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2015).

Razman sempat bertanya kepada beberapa ajudan dan staf yang kebetulan berjaga pada tanggal 26 Januari, saat surat panggilan tersebut datang.

“Mereka (ajudan dan staf penjaga di kediaman Budi Gunawan) katakan, ada yang datang, kasih dan langsung pergi. Ada juga yang bilang petugas pos yang kasih. Ada lagi yang mengatakan surat diberikan ke Tirtayasa. Ini kan aneh, tidak ada tanda terima yang menyerahkan. Pak BG bagaimana bisa menghadiri,” dalihnya.

Adanya indikasi pelanggaran administrasi ini membuat Razman mempertanyakan siapa yang sepatutnya bertanggung jawab perihal surat tersebut. Akibat ketidakjelasan surat itu, ia memastikan Komjen Pol Budi Gunawan tak akan penuhi panggilan pemeriksaan KPK.