Stabilkan Harga TBS, Pemkab Rohul Bentuk Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit

Pmerintah Kabupten Rokan Hulu (Rohul) kini mengmbil langkah cepat untuk menstabilkan anjlokny harga Tandan Buah Segar (TBS) di daerahnya. Pada Senin (7/9/2015) Pemkab Rohul gelar rapat koordinasi dengan pengusaha PKS, Koperasi dan Bumdes, di Convention Hal Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Pasir Pangraian.

Rapat Kordinasi yang dipimpin Bupati Rohul Drs H Achmad M,Si, juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul, Sri Hardono, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Hery Islami ST.MT, Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian T.Rafli Armien, Kepala BLH Rohul, Kordinator Bumdes Rohul, Zamzaimar, termasuk pimpinan dan perwakilan perusahaan baik perusahaan perkebunan dan PKS,Koperasi, termasuk direktur Bumdes dan Ued-SP se-Rohul.

Pembentukan Aosiasi di Rohul, sebagai bagian paket kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga TBS serta memperbaiki sistem pemasaran TBS yang selama dinilai terlalu panjang.

Achmad dalam arahannya mengatakan saat ini sekitar 70 persen warga Rohul bergantung pada sektor perkebunan Kelapa sawit. Dengan anjloknya harga TBS saat ini, menyebabkan banyak petani yang makin terjepit karena pendapatan mereka berkurang.

Sehingga Bupati mengharapkan, dengan adanya Asosiasi maka dapat berpengruh terhadap peningkatan harga TBS, khususnya kebun plasma milik masyarakat. ”Pembentukan Asosiasi ini, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan Rakyat dari anjloknya harga TBS ini, kita harapkan Asosiasi ini bisa kembali meningkatkan hrga TBS tidak hanya perkebunan inti namun juga plasma dan kebun milik masyarakat,” ucapnya.

Bupati juga menyatakan, dalam Asosiasi itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dibentuk. Pertama, dengan adanya asosiasi diharapkan bisa memebuat stabilitas harga, sehingga tidak ada perbedaan harga beli antara satu PKS dengan PKS lainya. “Kemudian, asosiasi tersebut nantinya akan bersama-sama pemerintah daerah, Meminta kepadda pusat untuk meninju kembli pajak ekspor CPO yang lebih menguntungkan masyarakat, serta menjaga kualitas TBS petani, sehingga mendapat rendemin TBS Rakyat yang lebih tinggi,” harap Bupati Achmad.

Kemudian jelas Bupati, selain tiga tujuan utama, dalam Rakor tersebut juga dibahas mengenai pembuatan MoU untuk memutus mata rantai perdagangan PKS yang dinilai terlalu panjang. Nantinya, penjualan TBS dari Petani ke PKS akan melibatkan Badan Usaha milik Desa (BUMdes) serta Koperasi.

Kata Bupati juga, melalui kerjasama antara PKS dan BUMDes, hal itu merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, karena selain profesional bUMDes juga sangat berperan di masyarakat, khusunya dalam ikut membantu kegiatan sektor perekonomian masyarakat. Para pengusaha tidak perlu ragu dengan peran BUMdes yang ada, karena lembaga itu profesional, terbukti dari trade record dalam kredit dan usahanya selama ini yang dinilainya sukses.

Tidak hanya profesional, Apalagi, Sisa hasil usaha BUMdes merek juga diperuntukan untuk sosial kemasyarakatan. Sedangkan Humas PT Sawit Indo Berjaya, dirinya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemkab Rohul, namun demikian, dirinya meminta agar, pemerintah daerah dapat menjamin tidak ada konflik yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini, karena selama ini banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan TBS ini.

Prinsipnya mendukung dengan rencana itu, namun tentunya pemerintah harus memberikan jaminan tidak ada konflik yang terjadi, karena nantinya hal itu akan merugikan perusahaan.

Tarif Listrik Indonesia Naik, di Malaysia Justru Turun

Menteri Energi Malaysia Maximus Ongkili mengumumkan bahwa tarif listrik di negara itu akan diturunkan mulai 1 Maret 2015, membuat konsumen dapat hemat hingga 45 ringgit Malaysia atau sekitar Rp160.000 per bulan.

Dilansir dari laman Malaysian Insider, Rabu, 11 Februari 2015, tarif baru mengalami pengurangan sebesar 2,25 sen per Kwh tapi hanya berpengaruh pada mereka yang pemakaiannya lebih dari 300 Kwh per bulan.

Penurunan tarif terjadi setelah Sekjen DAP Lim Guan Eng, Januari lalu, mendesak agar pemerintah menurunkan tarif listrik untuk mengurangi tekanan bagi masyarakat, akibat kenaikan harga barang.

Ketua sayap pemuda UMNO Khairy Jamaluddin, yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, juga menyerukan hal senada, awal Februari lalu, terkait dengan turunnya harga minyak dunia.

Pada 14 Januari 2015, pemerintah menetapkan tarif listrik berjenjang tergantung pemakaian. Sebesar 21,8 sen atau sekitar Rp770 per Kwh untuk pemakaian 200 Kwh pertama, lalu naik menjadi 33,4 sen untuk 100 Kwh berikutnya.

Sementara untuk penggunaan 301-600 Kwh dikenakan tarif 51,6 sen per Kwh. Untuk 601-900 Kwh sebesar 54,6 sen dan menjadi 57,1 sen untuk pemakaian listrik lebih dari 900 Kwh sebulan.

Tarif listrik di Malaysia itu lebih rendah dari Indonesia, di mana tarif listrik bagi konsumen rumah tangga paling rendah adalah 1.145 per Kwh, lebih mahal daripada tarif untuk industri yang hanya Rp964 per Kwh.