Suparaman Diisukan Gagal Maju Jadi Bupati Rohul

Ketua DPRD Provinsi Riau Suparman diisukan gagal maju sebagai Bakal Calon Bupati (Balonbup) Rokan Hulu (Rohul), sebab sudah ada intruksi dari Plt Gubernur Provinsi Riau Arsyad Juliandi Rahman.

Bahkan isu Suparman tidak akan maju sebagai Calon Bupati Rohul 9 Desember 2015 mendatang, kalau harus menanggalkan jabatannya, sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau.

Entah siap yang menghembuskan isu ini, tapi seoalah isu ini sudah menjadi pembicaraan santer di tengah-tengah masyarakat.

Saat hal ini disampaikan, kepada Suparman dengan dia mengatakan ” Sekali Layar Terkembang Pantang Surut ke Belakang”. “Bagi saya ingin membangun daerah dan kampung halaman saya segala-galanya, kemajuan Rohul cita-cita saya,” ujarnya.

Diterangkannya, dirinya menginginkan pemerataan pembangunan di Negeri Seribu Suluk, karena seluruh masyarakat Rohul berhak mendapatkan hak yang sama untuk menikmati pembangunan. “Jadi saya tegaskan saya siap untuk Rohul,” pungkasnya.

Banyak Balon Bupati dan Wakil Bupati Rohul Terdektesi ‘ISIS’

Banyak Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang akan berperang pada Pilkada Rohul 9 Desember 2015 mendatang terdeteksi dan terkesan Ikut Sana Ikut Sini (ISIS).

Hal ini disampaikan, Masyarakat Rohul H. Syarkawai, SE, di Pasir Pangaraian, Kamis Rabu (13/5), katanya, sejumlah Balon baik untuk Balon Bupati dan Wakil Bupati di Rohul daftar sana daftar sini, tapi tidak jelas komitmennya terhadap partai tersebut.

“Terlihat para balon tersebut baik melalui kuasa hukumnya, ketika mendaftar seperti terburu-buru, tanpa ada basa-basi kepada masyarakat yang secara kebetulan duduk di situ,” sebut Syarkawi.

Seharusnya ketika balon mendaftar di partai tertentu tidak seperti sembunyi-sembunyi tapi ada pengerahanan massa, sehingga terlihat serius dan semarak. “Ini semua partai di daftar itu, ketika mendaftar seperti dikejar-kejar dan terkesan terburu-buru,” ungkapnya.

Tambah Syarkawi, jika seperti ini Balon pemimpin Rohul, kemungkinan nanti setelah menangpun dikhwatirkan tidak punya kredebilitasnya, sebab sewaktu balon pun terlihat tidak pede dan ragu-ragu.

“Kalau sudah cukup 2 partai politik, kok harus daftar ke partai sana dan ke partai sini, itu nama ikut sana-ikut sini alias isis, kita takut terjadi calon tunggal, karena terkesan ingin memakan seluruh partai sehingga pilkada bubar, karena tidak mungkin calon tunggal,” paparnya.

Terangnya, kemungkinan penyebab terjadinya seperti ini, akibat takut tidak direstui pimpinan partai politik dari pusat, sehingga didaftar semua partai politik, ini kedepan bisa merepotkan survay seluruh partai. Sebab para balon ada di masing-masing partai politik yang ada.

Partai Hanura Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wabup Rohul

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati Rokan Hulu dan Wakil Bupati Rokan Hulu priode 2016-2021. Kesempatan sangat terbuka lebar bagi putra/I terbaik Negeri Seribu Suluk yang menakhodai daerah untuk lima tahun mendatang.

Informasi ini disampaikan, Ketua Partai Hanura Arisman melalui Sekretarisnya Adam di ruang kerjanya, Kamis (16/4), katanya dengan telah dibukanya pendaftran ini tentu menjadi peluang bagi putra/I terbaik Rokan Hulu.

“Kita sudah membukan pendaftaran sejak 13 April lalu dan berakhir pada 17 April, kemudian pengembalian formulir dua hari setelah itu, bagi yang ingin mendaftar silahkan datang di Sekretariat Partai Hanura Rokan Hulu Jalan Diponegoro No 142 Pasir Pengaraian,” jelasnya.

Lanjutnya, tujuan dibukanya pendaftaran ini untuk umum supaya jelas bagi masyarakat siapa calon pemimpin mereka yang akan ikut dalam kontes pesta demokrasi pada 9 Desember 2015 mendatang. “Karena partai tindak ingin membeli kucing dalam karung, tapi partai berkeinginan calon yang punya loyalitas, popularitas dan menang nanti,” ungkapnya.

Tokoh Aktifis Rokan Hulu Dukung Muhammad Zen Jadi Bupati

Tokoh aktifis Rokan Hulu H. Basri dengan tegas mengaku mendukung Muhammd Zen untuk menjadi Bupati Rokan Hulu priode 2016-2021, sebab sosoknya diniilai cukup ideal untuk daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk ini.

“Kita sebagai aktifis harus cerdas melihat apa yang dibutuhkan Rokan Hulu saat ini, sebab kita tidak ingin mengalami kemunduran, tapi harus tetap intens, sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau,” sebut H. Basri, Kamis (26/3).

Lanjutnya, dirinya menghimbau para aktifis Rokan Hulu harus bersatu, memikirkan daerah, sebab seyogyanya harus cerdas melihat figur, sehingga muncul kontribusi aktif untuk membangun daerah ini.

“Aktifis tidak hanya mengkrtik tapi bisa memberikan solusi, karena menyalahkan itu sangat gampang, tapi untuk memperbaiki tentu harus ada konsep yang jelas, sehingga negeri ini menjadi baik,” paparnya.

Tambahnya, Muhammad Zen dinilai berpotensi untuk itu membuat perobahan dan reformasi menyeluruh, apalagi dia siap duduk bersama dengan para aktifis terkait apa yang terbaik buat Rokan Hulu.

“Kritik boleh-boleh saja, tapi harus membangun, karena manusia itu bersifat salah dan lupa, jadi mari kita bersatu memberikan kontribusi positif terhada daerah di bawah komando Muhammad Zen,” pungkasnya.

Wabup Kampar Mengaku Tak Pernah Terlibat

Wakil Bupati Kampar Ibrahim Ali belum lama ini mendapat salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang perkara perdata pada pembongkaran Pasar Tanah Merah, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu. Setelah mencermati putusan itu, ia merasa hanya kena imbas dari pembongkaran tersebut.

Penilaian terhadap isi putusan itu disampaikannya karena ia selaku Wakil Bupati harus ikut menanggung ganti rugi. Padahal, kata dia, ganti kerugian yang dialami oleh pengelola pasar tidak sedikit. “Saya hanya kena getahnya saja. Wakil Bupati diwajibkan membayar kerugian yang ditimbulkan,” kata Ibrahim menanggapi putusan itu, Minggu (1/3/2).

Ibrahim menuturkan, Jefry Noer tidak pernah melibatkan dirinya selaku Wakil Bupati dalam pembongkaran tersebut. Meski pembongkaran pasar dilakukan dengan mengatasnamakan pemerintah. Jika merujuk pada perkara tersebut, ia seakan dituduh melakukan pembiaran terhadap sesuatu perbuatan yang tidak diketahuinya.

Satu sisi, menurut dia, pendapat hakim yang menilai bahwa jabatan Wakil Bupati selaku pimpinan di pemerintahan tidak terlepas dalam perkara tersebut sudah tepat. Namun pada kenyataannya, ia tidak pernah diundang atau diberitahu soal rencana pembongkaran pasar.

“Sekarang, mengatasnamakan pemerintah mana? Dasar apa dipakai dalam pembongkaran itu? Dia bertindak untuk kepentingan pribadi. Tapi jadi semua yang ikut menanggung akibatnya,” ujar Ibrahim. Oleh karena itu, secara pribadi, ia keberatan jika Wabup harus ikut menanggung akibat dari pembongkaran tersebut.

Seperti diketahui, Rusli Nurdin selaku pengelola Pasar Tanah Merah akhirnya mengajukan gugatan ke PN Bangkinang, 11 September 2013 silam. Adapun pihak tergugat dalam perkara nomor 37/Pdt.G/2013/PN.BKN di antaranya, Jefry Noer selaku Bupati Kampar dan pribadi, Wabup, Sekda Kampar, Kasatpol PP, Kadis CKTR serta Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Bupati Jefry ikut digugat selaku pribadi karena menurut Rusli, pembongkaran tersebut dilandaskan untuk kepentingan pribadi. Penggugat menempatkan posisi Jefry sebagai pengusaha. Penggugat pernah bersengketa dengan Jefry yang memiliki pasar pribadi sejak tahun 2012 silam. Setelah pembongkaran itu, dalam gugatannya, Rusli mengungkapkan, pedagang Pasar Tanah Merah diarahkan pindah ke pasar milik pribadi tersebut.

Sementara dari pihak Pemkab Kampar, pembongkaran itu dilakukan karena Pasar Tanah Merah belum mengantongi izin. Ali Nafiah, mantan Kepala Dinas Pasar mengklaim bahwa perizinan yang diterbitkan tahun 2011 silam adalah palsu.

Lewat putusan yang dibacakan, 20 Nopember 2014 lalu, Hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pembongkaran paksa pada 26 Juni 2013 lalu dinyatakan termasuk perbuatan melawan hukum. Atas putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding.