Pelaku dan Pengguna Data Manipulasi Honorer K2 Palas Layak Dihukum‬

Sebanyak 234 orang tenaga honorer kategori II di instansi Pemkab Padang Lawas menerima SK CPNS setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 813/75/KPTS/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSs) dari tenaga honorer kategori II formasi tahun anggaran 2013/2014.‬

Sayangnya ada puluhan orang dari 234 orang honorer K2 menerima SK tersebut diduga menggunakan data manifulasi, namun ikut juga terima SK CPNS dari honorer kategori II.‬

Menyusup puluhan orang yang diduga menggunakan data manifulasi itu, dinilai telah merugikan uang negara, karena membiayai pasilitas ujian dan biaya bidan PTT.‬

>Bidan PTT dan juga yang memanipulasi sehingga menerima SK CPNS dari tenaga K2 terkesan menentang surat Edaran Mempan No 5 tahun 2010 tentang pendataan pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Edaran itu berbunyi di antaranya, kategori II tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nengara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kriteria:

Diangkat pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, bekerja minimal satu tahun pada 31 Dedember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia. sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.‬

Selanjutnya, jauh sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat-Persatuan Wartawan Media Mingguan (Lsm-Perwammi) Palas, sudah pernah menyurati BKD Palas, perihal surat itu, klarifikasi/konfirmasi, dugaan manipulasi data honorer K2, dan ditembuskan BKN regional 6 dan juga bupati Palas, namun sampai saat ini tidak ada balas dari BKD Palas‬.

Untuk itu dimintak pihak penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) proaktif melakukan langkah hukum untuk mengungkap pengguna dan pelaku bisnis manifulasi data yang merugikan keuangan negara, dan bidan PTT yang dibiayai APBN masuk CPNS dari honorer K2 yang jelas-jelas rugikan uang Negara yang seharusnya honorer K2 penghasilannya tidak biayai APBN atau APBD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *