Razman Nilai Surat Panggilan KPK untuk BG Langgar Administrasi

Surat panggilan pemeriksaan KPK untuk Komjen Budi Gunawan dinilai melanggar administrasi. Hal tersebut, karena surat tersebut tidak ada tanggal penerima, dan tanda terima ditujukan kepada siapa.

“Ada pelanggaran administrasi. Idealnya ada yang menerima, ada yang memberikan. Saya tanya sampai ke ajudan dan staf surat itu dari mana,” kata Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 1, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2015).

Razman sempat bertanya kepada beberapa ajudan dan staf yang kebetulan berjaga pada tanggal 26 Januari, saat surat panggilan tersebut datang.

“Mereka (ajudan dan staf penjaga di kediaman Budi Gunawan) katakan, ada yang datang, kasih dan langsung pergi. Ada juga yang bilang petugas pos yang kasih. Ada lagi yang mengatakan surat diberikan ke Tirtayasa. Ini kan aneh, tidak ada tanda terima yang menyerahkan. Pak BG bagaimana bisa menghadiri,” dalihnya.

Adanya indikasi pelanggaran administrasi ini membuat Razman mempertanyakan siapa yang sepatutnya bertanggung jawab perihal surat tersebut. Akibat ketidakjelasan surat itu, ia memastikan Komjen Pol Budi Gunawan tak akan penuhi panggilan pemeriksaan KPK.

4 Persoalan Penting Tantangan Kemenag Kedepan

Ada empat hal penting yang menjadi tantangan Kementerian Agama (Kemenag) ke depan. Jika keempat hal itu dapat diatasi, maka eksistensi Kemenag akan semakin kuat dan keberadaannya semakin dibutuhkan umat, namun jika hal itu tidak bisa diatasi, maka eksistensi Kemenag akan melemah dan keberadaannya dipertanyakan umat.

Demikian disampaikan Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, kepada wartawan berbagai media massa, di sela-sela perayaan Hari Amal Bakti (HAB) ke 69 tahun 2015 akhir pekan lalu, di kantornya Jalan Ikhlas Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kota Pasir Pengaraian.

Dikatakannya, keempat persoalan tersebut adalah : Pertama, menghilangkan citra negative sebagai birokrat penyelengara Negara paling korup, baik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, pelaksanaan nikah dengan isu gratifikasi, dan lain sebagainya, sebagaimana hasil survey KPK beberapa waktu yang lalu.

Kedua, mekakukan reformasi birokrasi pada semua sektor pelayanan public, sehingga semua kebutuhan masyarakat yang terkait dengan Kementerian Agama dapat dilayani dengan prosedur mudah, murah, dan tepat waktu. Untuk itu, Kemenag menetapkan lima budaya kerja, yaitu integritas, professional, tanggungjawab, inovatif, dan keteladanan.

Ketiga, membangkitkan dan menggairahkan semangat kehidupan beragama di kalangan umat, di lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren, dan dikalangan lembaga social keagamaan umat lainnya, sehingga umat dekat kembali dengan ajaran agama dan kitab sucinya.

Keempat, menjaga pilar utama kerukunan nasional yaitu kerukunan umat beragama, yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kehancuran kerukunan umat beragama akan berakibat fatal atas sebuah Negara, sebab sejarah mencatat bahwa disintegrasi suatu bangsa sangat rentan dengan isu agama.

Menurut pria berdarah Batak Mandailing yang pernah menjadi Kepala Humas dan Perencanaan pada Kanwil Kemenag Riau ini, Perlindungan dan pelayanan atas berbagai kepentingan umat beragama, harus menjadi prioritas perhatian pokok Kemenag, sehingga umat beragama merasa terlindungi, terayomi, dan terpenuhi kebutuhannya.

“Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka jangankan orang lain, umat beragama sendiri akan mempertanyakan eksistensi dan bahkan menginginkan penghapusan Kementerian agama,” tandasnya.

Ribuan Pelajar Ramaikan HAB ke-69 Kemenag Rohul

Ribuan pegawai, pelajar di bawah naungan lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu, ramaikan Jalan Sehat pada Puncak Hari Amal Bhakti (HAB) ke-69 Tahun 2015 dipusatkan di halaman kantor Kemenag Rohul, Pasir Pangaraian, Kamis (8/1/2015).

Jalan sehat dilepas Kakankemenag Rohul, Drs.H.Ahmad Supari Hasibuan MA, dari halaman Kantor Kemenag Rohul, dimana peserta mengitari Tugu Ratik Togak, dan finish di Kantor Kemenag Rohul.

Informasi Kepala Kantor Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan, di puncak HAB ke-69 tahun ini, Kemenag gelar sejumlah perlombaan, mulai Lomba kreativitas guru Raudhatul Athfal (RA) ditaja oleh IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) sejak Senin (5/1/2015) kemarin.

“Termasuk, kita juga gelar beragam pertandingan olahraga melibatkan guru dan pelajar serta pegawai Kemenag, kreativitas guru.Hari ini kita gelar puncaknya dengan kegiatan Jalan Sehat,” terang Ahmad Supardi usai membagi-bagikan ratusan hadiah kepada peserta yang beruntung.

Kata Kakankemenag lagi, pada peringatan HAB merupakan kegiatan rutin di instansinya. Tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi antar pegawai juga dengan pelajar di lingkungan Kemenag Rohul.

Dari kegiatanN diumumkan para jura. Untuk pemenang lomba tenis meja Juara I diraih oleh Muslim dari MTs Dalu-dalu, disusul Juara II diraih Sulaiman Arif dari MTsN Kota Tengah, dan Juara III diraih Eri dari MTsN Kota Tengah.

“Kegiatan, kita laksanakan dengan sederhanan, yang melibatkan seluruh pegawai dan pelajar dilingkungan Kemenag Rohul,” kata Ahmad Supari.

QZ8501 Disebut Ilegal, Rekaman ATC Juanda Beredar di Internet

Otoritas Bandara Juanda, Surabaya, sempat menyatakan bahwa penerbangan Indonesia AirAsia nomor penerbangan QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) sudah mengantongi izin. Namun, kurang dari 12 jam, pernyataan tersebut diralat dengan menyatakan bahwa penerbangan tersebut ilegal.

“AirAsia tidak mengajukan perubahan izin terbang dari Sabtu ke Minggu kepada Dirjen Perhubungan Udara sehingga penerbangan Minggu ilegal,” ujar Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Bandara Juanda Surabaya Praminto Hadi di Kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014) sore.

Praminto meralat pernyataannya setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara pada Senin siang.

Pernyataan terbaru tersebut justru mengundang pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah penerbangan disebut ilegal, padahal ia sudah mendapat izin terbang atau clearance dari ATC (Air Traffic Controller).

Bahkan, menurut informasi yang didapat Kompas.com, penerbangan Indonesia AirAsia QZ8501 pada hari Minggu sudah dilakukan sejak akhir bulan Oktober 2014. Otoritas bandara dan Air Navigation mengetahui aktivitas itu, tetapi tak ada penindakan atas hal tersebut.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy L Hakim pun mengungkapkan rasa herannya.

“Apabila benar AirAsia terbang di hari yang mereka tidak ada izinnya, pertanyaan besar adalah bagaimana flight plan-nya bisa di-approve,” tulis purnawirawan yang kini jadi pemerhati dunia penerbangan nasional tersebut.

Bocoran rekaman ATC

Izin terbang pun sudah didapat QZ8501 pada saat hari kejadian. KompasTekno mendapat salinan rekaman ATC Bandara Juanda pada Minggu pagi tersebut yang berisi izin dari ATC kepada QZ8501 untuk terbang rute Surabaya-Singapura.

Rekaman dengan judul file “ATC PK AXC-QZ8501 201412272225Z” tersebut diunggah di Soundcloud oleh pengguna dengan user-ID “digitizing” pada 3 Januari 2014, sesaat setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Rekaman yang bisa diunduh oleh publik tersebut bisa didengar melalui situs Soundcloud.

Sumber dalam KompasTekno yang tidak mau disebut namanya memastikan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman asli ATC Juanda pada Minggu (28/12/2014). Hal itu dikonfirmasinya berdasar traffic (lalu lintas pesawat lain) yang dikontrol pada pagi itu.

File tersebut direkam dalam format UTC atau waktu Zulu (GMT +0) sehingga tanggal yang tertera masih 27 Desember 2014 pukul 22.25 GMT, yang artinya Minggu 28 Desember 2014 pukul 05.25 WIB.

Dalam rekaman audio berdurasi sekitar 20 menit tersebut, pada menit ke-10 terdengar suara dari AirAsia QZ8501 (dengan callsign Wagon Air 8501) yang memberitahukan posisinya di-parking stand A9, dengan registrasi PK-AXC (Alpha X-ray Charlie), jumlah penumpang, dan tujuan Singapura.

Percakapan tersebut kurang lebih sebagai berikut:

AWQ8501: “Tower, Wagon Air eight five zero one good morning…”
Tower: “Wagon Air 8501 good mornig Juanda Tower, go ahead…”

AWQ8501: “Eight five zero one (registrasi) alpha x-ray charlie parking stand Alpha Niner (A9) destination Singapore POB (passenger on board) one six one, request push and start, wagon air eight five zero one…”

Tower: “Wagon Air eight five zero one parking stand number Alpha niner Pushback and start approved heading west runway one zero, exit sierra two…”

Tak lama kemudian, pada menit ke-4, QZ8501 meminta izin ke ATC untuk menuju ke landas pacu. ATC kemudian mengarahkan QZ8501 ke runway 10 yang sedang digunakan saat itu.

Pada menit ke-07.07, ATC kemudian memberikan izin keberangkatan kepada QZ8501 melalui airways M635 dengan ketinggian jelajah awal 24.000 kaki.

“Wagon Air eight five zero one clear to Singapore, mike six three five level two four zero initial, RAMPY one alpha departure squawk number seven zero zero five,” demikian kata petugas ATC yang bersuara wanita tersebut.

Persetujuan dua negara

Logikanya, jika ATC telah memberikan clearance, flight plan tersebut telah disetujui dan flight plan hanya bisa dibuat dan disetujui jika sudah ada izin dan slot di kedua bandara asal dan tujuan.

Secara prosedural, jika ATC telah memberikan izin, tentunya AirAsia sudah memiliki izin terbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh otoritas Singapura sebagai negara tujuan.

Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dalam situs resminya mengatakan bahwa AirAsia QZ8501 memiliki jadwal penerbangan dari Surabaya ke Singapura pada Minggu (28/12/2014).

Menurut otoritas penerbangan sipil pemerintah negara tersebut, perizinan rute Bandara Juanda Surabaya di Indonesia ke Bandara Changi di Singapura bagi maskapai AirAsia pada hari naas tersebut merupakan kesepakatan kedua negara.

CAAS menegaskan, persetujuan Indonesia-Singapura terhadap jadwal penerbangan tersebut diberlakukan sejak 26 Oktober 2014 sampai 6 Maret 2015.

“Dengan demikian, penerbangan AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) telah disetujui karena ada hak lalu lintas udara yang tertera dalam perjanjian layanan udara bilateral, dan slot di Bandara Changi yang tersedia,” tandasnya.

Penyelidikan Polri dan KNKT

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini berlaku sejak 2 Januari 2015. Pemberian sanksi ini terkait pelanggaran waktu operasional AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Namun, informasi mengenai pelanggaran waktu operasional dibantah AirAsia. Direktur Safety and Security AirAsia Indonesia Kapten Ahmad Sadikin menegaskan, AirAsia tak pernah mengoperasikan rute tanpa izin.

“Kalau kami tidak punya izin, kami tidak mungkin terbang,” kata Sadikin di posko antemortem, Mapolda Jawa Timur, Jumat (2/1/2015).

Kini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menurunkan tim penyidik untuk turut serta menyelidiki kecelakaan pesawat AirAsia itu. Penyidik tersebut masuk ke dalam bagian dari penyidik KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi).

“Akan kami urutkan, penyebabnya apa, siapa yang menyebabkan kecelakaan, di situlah kita akan ketahui siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu,” ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Kompleks Mapolda Jatim Senin siang.

“Kalau memang pihak korporasi (AirAsia) yang bersalah, ya kami terapkan dengan Undang-Undang Penerbangan. Adakah pasal-pasal yang dilanggar dalam UU itu,” lanjut dia.

Pihak AirAsia melalui Ahmad Sadikin mengatakan akan memberikan kerja sama secara penuh dalam penyelidikan tersebut.

Ada Calo di Samsat Ketangkap Basah Saat Sidak DPRD Riau

Komisi A DPRD Riau dalam inspeksi mendadak menemukan praktik percaloan pembayaran pajak kendaraan di dalam ruangan Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pekanbaru, Senin (5/1/2015).

Sekretaris Komisi A, Suhardiman Amby, misalnya saat sidak mendapati seseorang pria berada di ruang kerja pegawai Samsat dan ketika menanyai yang bersangkutan mendapatkan jawaban sedang mengurus pajak.

“Kenapa bisa masuk? Orang lain menunggu di luar kenapa dia bisa masuk, padahal orang yang lain menunggu di luar dari tadi?” katanya sambil meminta orang itu keluar dari ruang pekerja Samsat Pekanbaru Kota.

Anggota Komisi A, Sugianto kemudian mempertanyakan mental aparat kantor tersebut sebab ternyata perusahaan bisa mengurus pajak kendaraan dengan prosedur tidak seperti masyarakat biasa.”Untuk memperbaiki pelayanan perbaiki dulu mental kita,” bentaknya.

Kepala UPT Samsat Pekanbaru Kota HR Firman menjawab pertanyaan terkait percaloan malah mengatakan tidak bisa melarang karena calo juga mencari nafkah. “Namanya juga orang cari makan,” jawabnya.

Sugianto mendapati jawaban seperti itu sangat menyayangkan sekali. Dia mengatakan kalau urusan cari makan maling pun juga cari makan.

Seperti dilansir kanttor berita antara, Komisi A DPRD Riau melakukan sidak bersama Kepala BKD Riau, Muhammad Guntur. Sedangkan yang lainnya ada Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Abdul Vattah Harahap, Kordias Pasaribu, Nasril, Lampita Pakpahan, M. Arpah, dan anggota lainnya.

Selain itu, Komisi A DPRD Riau juga menghampiri kerumunan warga yang sedang antre menunggu blanko pelat sejak pagi. Bahkan ada yang sudah sejak Juli 2014 menunggu pelat itu.

Kasi STNK Samsat Pekanbaru Kota, Kompol Yudhi mengatakan permasalahannya secara nasional berupa ketiadaan pelat sebagai bahan pembuatan pelat nomor kendaraan sudah disampaikan ke DPRD dan media massa. Kendala itu di Korlantas Polri dan pada akhir tahun tendernya diserahkan ke wilayah masing-masing.

Komisi A DPRD Riau selanjutnya meminta kepada Polda untuk menambah staf agar tidak ada warga yang menunggu terlalu lama. Pihaknya meminta bahwa hal yang paling utama adalah masyarakat jangan dibuat susah dalam membayar pajak.